Bengkulu || Pustakarakyat.com — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lisarmawan, bersama rombongan resmi hadir dalam kegiatan strategis bertajuk Penguatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Revitalisasi Anggaran Pendidikan Tahun 2026, serta Mitigasi Risiko Menghindari Fraud. Kegiatan berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu, Rabu (30/9/2026), menjadi bukti nyata Kabupaten Kaur bertekad menyelaraskan tata kelola keuangan pendidikan dengan standar nasional.
Kehadiran Lisarmawan bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan wujud komitmen daerah di bawah kepemimpinan Bupati Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., agar setiap langkah pengelolaan anggaran pendidikan berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi antara pengelola dan pengawas menjadi kunci utama agar dana pendidikan tidak hanya tersalurkan, melainkan memberikan dampak nyata bagi kemajuan dunia pendidikan di daerah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber berwenang tingkat tinggi, yaitu perwakilan Inspektorat Republik Indonesia dan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kehadiran kedua lembaga ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara menyeluruh, tegas, dan tidak memihak, guna memastikan tidak ada celah sekecil apa pun bagi penyimpangan maupun kecurangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jajaran peserta yang hadir mencakup pengelola pendidikan dari seantero Provinsi Bengkulu. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muko-Muko, Kepala Seksi Intelijen se-Provinsi Bengkulu, para Kepala Sekolah, perwakilan P2SP, Bagian Perencanaan dan Pengawasan, serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar — menandakan pentingnya keseragaman standar tata kelola di seluruh wilayah.
Materi yang dibahas berfokus pada dua pilar utama: upaya merevitalisasi anggaran agar lebih berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pendidikan, serta langkah mitigasi risiko untuk mencegah sejak dini segala bentuk penyalahgunaan dana. Peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengawasan, deteksi dini tanda-tanda pelanggaran, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap pengelola keuangan negara.
Bagi Kabupaten Kaur, pertemuan ini menjadi momentum berharga untuk menyerap langsung standar nasional sekaligus menyusun langkah konkret penerapannya di daerah. Arahan yang diterima akan segera ditindaklanjuti dengan penyempurnaan prosedur kerja, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kompetensi seluruh pengelola, sehingga dana pendidikan mengalir lancar, tepat sasaran, dan bebas dari praktik yang merugikan.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan adalah amanah yang dijaga bersama oleh pemerintah, pengawas, dan penegak hukum. Dengan sinergi yang kokoh, diharapkan pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kaur semakin akuntabel, bersih dari penyimpangan, dan mampu melahirkan generasi penerus yang cerdas, jujur, serta berakhlak mulia.
(Okawa)
