Kaur, Bengkulu || Pustakarakyat.com — Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Penandatanganan Kesepakatan Rancangan APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027 akhirnya terlaksana sepenuhnya, Jumat (13/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaur. Dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB, rapat baru dapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur pada pukul 14.55 WIB dan berjalan hingga selesai.
Pemerintah Kabupaten Kaur hadir tepat waktu. Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., Wakil Bupati Abdul Hamid, S.Pd.I., Sekretaris Daerah, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah telah berada di ruang sidang sesuai jadwal. Turut hadir pula pejabat terkait dan para undangan lainnya, menunjukkan keseriusan pihak eksekutif dalam menyambut agenda penting tahunan ini.
Suasana rapat berjalan khidmat dan tertib. Di ruang sidang yang bertuliskan moto daerah “KAUR BUMI SE’ASE SEIJEAN”, layar besar menampilkan secara jelas agenda kegiatan. Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur, yang memandu proses penyampaian pandangan terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Satu hal yang positif tercatat: ketujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kaur menyatukan pendapat akhir mereka dan sepakat menunjuk satu perwakilan untuk menyampaikannya secara bersama. Penyampaian pandangan ketujuh fraksi tersebut dipercayakan kepada anggota DPRD dari Fraksi PBB, Li’as Mawati. Kesepakatan ini menunjukkan adanya kesamaan pandang yang kuat di kalangan wakil rakyat terkait prioritas pembangunan daerah di tahun mendatang.
Dalam pendapat akhirnya, Li’as Mawati menegaskan prioritas yang disepakati bersama. APBD 2027 harus mendahulukan alokasi pada bidang urusan pemerintahan wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur fisik — jalan, jembatan, rehabilitasi gedung dan bangunan publik — juga harus mendapatkan porsi yang memadai. Selain itu, ketujuh fraksi juga menekankan pentingnya dukungan terhadap sektor pertanian, termasuk perbaikan embung dan saluran irigasi, mengingat pertanian dan persawahan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Kaur.
Namun di sisi lain, kehadiran anggota dewan dalam rapat penting ini menjadi catatan tersendiri yang patut disoroti. Dari total 25 anggota DPRD Kabupaten Kaur, hanya 16 orang yang hadir, sementara 9 orang lainnya tidak hadir tanpa penjelasan yang jelas saat berita ini diturunkan. Alasan ketidakhadiran sebagian anggota tersebut belum dapat dikonfirmasi. Kehadiran penuh wakil rakyat seyogyanya menjadi hal yang mendasar dan tidak boleh diabaikan, terlebih dalam pembahasan anggaran yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Menanggapi pendapat akhir yang telah disampaikan, Bupati Kaur Gusril Pausi menyampaikan tanggapan yang positif dan konstruktif. Ia menyambut baik seluruh masukan yang telah disampaikan dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menampung serta menindaklanjuti saran-saran perbaikan yang dianggap mendesak dan realistis. Sinergi dan kesepakatan yang terjalin antara lembaga legislatif dan eksekutif dianggap sangat penting demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kabupaten Kaur.
Proses selanjutnya berjalan lancar dan penuh hikmat. Rancangan APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027 akhirnya disepakati bersama dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD serta Bupati Kaur di ruang sidang tersebut. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi dasar pelaksanaan keuangan daerah untuk tahun mendatang, setelah melalui tahap penetapan resmi menjadi Peraturan Daerah.
APBD bukan sekadar dokumen berisi angka-angka, melainkan cerminan janji dan komitmen pemerintah kepada rakyat. Semoga kesepakatan yang telah dicapai hari ini benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap rupiah anggaran daerah yang dikelola dapat memberikan manfaat yang luas, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur.
(Okawa)
