MBG dan Guru Honorer: Ketimpangan Kebijakan yang Mengusik Rasa Keadilan

- Penulis

Selasa, 13 Januari 2026 - 10:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PUSTAKARAKYAT.COM– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan nasional yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas generasi muda. Tujuannya mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Namun di balik implementasinya, muncul pertanyaan kritis dari masyarakat terkait arah prioritas kebijakan pemerintah.

Sorotan tajam mengarah pada alokasi anggaran program tersebut. Di lapangan, perhatian terhadap operasional MBG—termasuk pengadaan, distribusi, hingga upah tenaga pengantar makanan—dinilai cukup signifikan. Ironisnya, kondisi ini kontras dengan nasib guru honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan dengan penghasilan yang jauh dari kata layak.

Baca Juga :  Warga Kaur Digegerkan Penemuan Bayi di Kolong Jembatan Padang Guci

Guru honorer tidak hanya hadir mengajar, tetapi juga mendidik, membentuk karakter, dan menjadi fondasi utama lahirnya generasi cerdas. Namun hingga kini, banyak dari mereka masih terjebak dalam ketidakpastian status. Proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kerap tersendat, dengan alasan klasik: keterbatasan anggaran.

Situasi ini menimbulkan kegelisahan publik. Bukan untuk merendahkan profesi sopir atau tenaga distribusi MBG—setiap pekerjaan memiliki peran penting. Namun ketimpangan penghargaan antara tenaga pendidik dan sektor pendukung program lain memunculkan kesan adanya ketidakadilan dalam penentuan skala prioritas.

Lebih memprihatinkan, ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG, pihak penyaji atau pengantar makanan sering menjadi sasaran masalah. Padahal, mereka hanya bagian dari sistem besar kebijakan yang dirancang di tingkat pusat.

Baca Juga :  Wednesday Addams Musim Pertama | Teaser Resmi | Netflix

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada program populis yang terlihat secara kasat mata, tetapi juga menaruh perhatian serius pada kesejahteraan guru. Sebab, tanpa guru yang sejahtera dan dihargai, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan menjadi slogan semata.

Di titik inilah publik bertanya: sudahkah negara benar-benar menempatkan guru sebagai pilar utama pembangunan, atau justru membiarkan mereka terus terpinggirkan di tengah gemuruh program.

Penulis : Zoni ap

Editor : Zn

Sumber Berita: https://youtu.be/z7HBwd6moj8?si=aSH1LMvCVr_0hGxm

Berita Terkait

Rapat Lintas Komisi DPRD Kaur, Firjan Eka Budi Soroti Isu Rekrutmen Honor RS Cahya Batin
Warga Kaur Digegerkan Penemuan Bayi di Kolong Jembatan Padang Guci
Opini Publik: KDMP, Pembangunan Tanpa Papan Informasi adalah Alarm Bahaya
Proyek Dapur MBG di Suka Menanti Masih Abu-Abu, Warga dan Aparat Desa Pertanyakan Legalitas
Menunggu Uluran Tangan, Bocah 6 Tahun di Kaur Berjuang di RSUD
Kursi Kepala Desa: Antara Pengabdian, Tekanan, dan Prasangka
Talenta Muda Kaur Siap Unjuk Gigi, SSB Semidang Kaur Kantongi Rekomendasi Kejurnas GAN 2026
Rolan Zuhrian Ambil Kendali NasDem Kaur, Babak Baru Konsolidasi Menuju 2029
Berita ini 65 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Januari 2026 - 20:22 WIB

Rapat Lintas Komisi DPRD Kaur, Firjan Eka Budi Soroti Isu Rekrutmen Honor RS Cahya Batin

Rabu, 14 Januari 2026 - 09:53 WIB

Warga Kaur Digegerkan Penemuan Bayi di Kolong Jembatan Padang Guci

Selasa, 13 Januari 2026 - 21:05 WIB

Opini Publik: KDMP, Pembangunan Tanpa Papan Informasi adalah Alarm Bahaya

Selasa, 13 Januari 2026 - 20:22 WIB

Proyek Dapur MBG di Suka Menanti Masih Abu-Abu, Warga dan Aparat Desa Pertanyakan Legalitas

Minggu, 11 Januari 2026 - 20:17 WIB

Menunggu Uluran Tangan, Bocah 6 Tahun di Kaur Berjuang di RSUD

Berita Terbaru