Kaur, Bengkulu || Pustakarakyat.com — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kaur, M. Adhar Cilas, M.Si., memberikan penegasan menyeluruh terkait standar waktu dan biaya seluruh layanan administrasi kependudukan, meliputi Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan lainnya. Penyampaian tersebut beliau sampaikan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026), guna memberikan kepastian informasi yang akurat dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur.
Dalam penjelasannya, Adhar Cilas menyebutkan bahwa seluruh layanan pembuatan maupun pembaharuan wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Khusus untuk pembaharuan KTP-el, proses penyelesaian hanya membutuhkan waktu 16 menit, yang dimulai dari pengambilan nomor antrean, pendaftaran dan verifikasi berkas, pemrosesan data, verifikasi sidik jari, pencetakan, hingga penyerahan dokumen. Sementara untuk penerbitan KTP-el yang baru, waktu penyelesaian ditetapkan selama 21 menit, dengan tujuh petugas pelayanan yang siap melayani warga secara berjenjang.
“Seluruh proses telah kami susun sedemikian rupa agar berjalan cepat dan teratur. Masyarakat tidak perlu menunggu berjam-jam. Jika semua berkas lengkap, KTP-el bisa selesai dalam hitungan menit,” tegas Adhar Cilas di ruang kerjanya. Ia menegaskan bahwa ketentuan waktu layanan ini berlaku secara merata untuk seluruh jenis dokumen kependudukan dan telah dipublikasikan secara terbuka agar dapat diketahui sekaligus diawasi oleh masyarakat luas.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh layanan di Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur diberikan secara gratis atau tanpa biaya sama sekali. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta peraturan turunannya. “Kami ingin masyarakat tahu dengan jelas: tidak ada biaya apa pun untuk layanan ini. Tidak perlu mengurus memakai calo. Jika ada yang memungut biaya di luar ketentuan resmi, atau ada oknum yang menawarkan jalur cepat maupun jalur lambat dengan bayaran, masyarakat berhak menolak dan melaporkannya kepada kami,” tambahnya.
Moto pelayanan “Melayani Sepenuh Hati, Tuntas Hari Ini” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang dijaga setiap hari. Adhar Cilas mengingatkan seluruh jajarannya agar senantiasa menjaga standar waktu dan kualitas layanan yang telah ditetapkan. Setiap keterlambatan atau keluhan yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti secara langsung dan transparan demi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Publikasi rincian SOP ini juga bertujuan mencegah praktik percaloan dan pungutan liar yang kerap menjadi keluhan warga. Dengan mengetahui secara pasti berapa lama proses penyelesaian dan memastikan tidak ada biaya yang dipungut, masyarakat diharapkan tidak mudah terjebak oleh pihak-pihak yang menawarkan jasa percepatan dengan imbalan uang. Kejelasan informasi ini sekaligus menempatkan masyarakat pada posisi yang setara dan berdaulat dalam mengakses layanan publik.
Penegasan langsung dari Kepala Dinas Dukcapil Kaur ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keterbukaan informasi seperti ini adalah langkah penting agar layanan publik dapat berjalan transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya secara adil oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kaur.
(Okawa)












