Kaur || Pustakarakyat.com – Kondisi sejumlah ruas jalan provinsi yang melintasi wilayah Kabupaten Kaur memprihatinkan dan mengundang tanya besar. Berdasarkan penelusuran dan pantauan langsung awak media di lapangan, terutama pada ruas jalan penghubung Kecamatan Tanjung Kemuning – Kecamatan Lungkang Kule – hingga ke Kecamatan Kinal, terlihat fakta yang sangat mengkhawatirkan: separuh badan jalan kini tertutup rapat oleh semak belukar, tanaman liar, dan rimbunan pepohonan yang tidak terawat. Padahal, setiap tahun anggaran, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan pemeliharaan, termasuk pos pemeliharaan rutin, tambal sulam, hingga anggaran khusus tebas bayang atau pemangkasan tanaman di kanan-kiri jalan. Namun fakta di lapangan berbicara lain: anggaran cair, namun perawatan nyaris tak terlihat hasilnya, Jum’at (15/05/2026).
Pantauan kami di lokasi memperlihatkan pemandangan yang memilukan. Jalan beraspal yang sejatinya lebar dan layak dilalui, kini menyempit drastis. Semak belukar dan tanaman merambat tumbuh liar menjulur ke tengah badan jalan, dahan pohon rapat menutupi pandangan, terutama di tikungan-tikungan tajam. Bahu jalan hilang tertimbun dedaunan kering dan rumput tinggi yang tidak pernah dibersihkan berbulan-bulan lamanya. Kondisi ini bukan sekadar mengganggu kenyamanan, melainkan telah menjadi jebakan maut bagi setiap pengguna jalan. Data sementara di lapangan mencatat, frekuensi kecelakaan lalu lintas di ruas-ruas jalan ini meningkat tajam dalam setahun terakhir. Banyak kejadian kecelakaan tunggal maupun tabrakan terjadi semata-mata karena pandangan pengendara terhalang rimbunan, jalan menyempit tak terduga, hingga pengendara terperosok ke parit yang tertutup semak belukar lebat. Masyarakat sekitar sudah berulang kali menyuarakan keluhan dan protes, namun tak ada respon berarti dari pihak berwenang.
Menyikapi kondisi memiriskan ini, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Kaur, Epsan Sumarli atau yang akrab disapa Eep Kinal, angkat bicara dengan nada kritik yang sangat tajam dan tegas. Ia mempertanyakan keras keberadaan, penggunaan, dan penyerapan dana pemeliharaan jalan provinsi, khususnya anggaran pos tambal sulam dan tebas bayang yang setiap tahun masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.
“Fakta di lapangan sangat kontras dengan laporan kinerja yang mungkin ditulis rapi di atas kertas. Kami menerima banyak laporan, dan verifikasi awak media membuktikan: dana untuk pemeliharaan rutin dan tebas bayang itu ada, besar nilainya, dan dibayarkan. Tapi kemana hasil kerjanya? Separuh badan jalan sudah tertutup rumput dan semak, pandangan tertutup rapat, dan kecelakaan terus terjadi berulang kali. Ini pertanyaan besar yang harus dijawab secara jujur dan bertanggung jawab oleh Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Apakah dana itu benar-benar dikerjakan? Atau hanya sekadar dipertanggungjawabkan secara administrasi saja, tanpa ada sentuhan kerja nyata di lapangan? Ini sangat memalukan, sangat merugikan, dan membahayakan nyawa masyarakat luas,” tegas Eep Kinal dalam keterangannya, Jumat siang.
Ia menyoroti secara khusus aturan dan mekanisme pengelolaan dana pemeliharaan jalan. Berdasarkan peraturan tata kelola jalan provinsi, dana tebas bayang wajib digunakan untuk pemangkasan rutin tanaman, pembersihan bahu jalan, dan menjaga keleluasaan pandangan pengendara sepanjang tahun. Kegiatan ini sifatnya berulang, terjadwal, dan wajib dilakukan agar jalan tetap aman, nyaman, dan lebar sesuai standar teknis yang ditetapkan. Namun kenyataannya, aturan itu seolah mati suri. Pelaksanaan pemangkasan tidak terjadwal, hasil kerja asal jadi dan asal lewat, bahkan banyak ruas jalan sama sekali tak tersentuh pekerjaan pembersihan berbulan-bulan lamanya.
“Sudah ada aturan jelas, standar teknis ada, anggaran disediakan cukup besar. Masalahnya bukan pada aturan atau dana, melainkan ada pada komitmen, pengawasan, dan integritas pejabat serta dinas terkait. Jika aturan dijalankan dengan benar, jika pengawasan dilakukan ketat dari awal hingga akhir pekerjaan, kondisi jalan takkan sampai separuh tertutup seperti ini. Ada kelalaian berat di sini, ada pembiaran, dan kami menilai ada ketidakberesan yang sangat mencurigakan dalam penyerapan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan ini,” kritiknya lagi dengan nada tinggi dan tegas.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa kelalaian dan pembiaran ini sudah masuk kategori pelanggaran berat yang berisiko besar menelan korban jiwa. Masyarakat sudah sering menjadi korban kecelakaan, terluka hingga menderita kerugian harta benda akibat jalan yang tidak terawat ini. Ia menuntut Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dan seluruh pejabat yang bertanggung jawab di bidang Bina Marga untuk segera bertindak cepat, tegas, dan tuntas tanpa menunda lagi.
“Kami peringatkan keras kepada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dan para pejabat yang menangani ini: Bertindaklah sekarang juga, kerjakan dengan sungguh-sungguh sebelum ada nyawa warga yang melayang sia-sia. Bersihkan segera semak belukar, potong tanaman yang menutupi jalan, lebarkan kembali badan jalan sesuai ukuran standar yang benar. Jangan menunggu ada korban jiwa baru bergerak atau mencari alasan. Ini tanggung jawab negara, tanggung jawab pejabat yang digaji dari uang rakyat. Jika abai, jika masih menyepelekan, kami dan masyarakat tidak akan tinggal diam. Kami akan terus awasi, terus soroti, dan bongkar setiap penyimpangan yang ada hingga tuntas,” ucap Eep Kinal mengakhiri pernyataan dengan tegas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR Provinsi Bengkulu terkait kritik keras dan temuan fakta di lapangan ini. Masyarakat pun makin berharap agar pengelolaan anggaran jalan provinsi lebih transparan, akuntabel, dan yang terpenting: bermanfaat nyata demi keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas warga Kabupaten Kaur pada umumnya.
(Okawa)
