Kaur || Pustakarakyat.com – Kondisi ruas jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Tanjung Kemuning – Lungkang Kule – hingga ke Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, yang separuh badannya tertutup semak belukar dan tak terawat, terus menjadi sorotan tajam. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Kaur, Epsan Sumarli yang akrab disapa Eep Kinal, kembali angkat bicara dengan nada tegas namun membangun, dan secara khusus menekan Gubernur Bengkulu untuk turun langsung ke lokasi, meninjau fakta nyata di lapangan, sekaligus mengusut tuntas pengelolaan dana pemeliharaan jalan yang setiap tahun disediakan, Jumat (15/05/2026).
Menurutnya, fakta di lokasi sangat bertentangan dengan anggaran yang telah dianggarkan dan dicairkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Dana khusus untuk kegiatan tambal sulam, pemeliharaan rutin, hingga pos tebas bayang atau pemangkasan tanaman di pinggir jalan tercatat ada nilainya besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun nyata hasilnya hampir tak terlihat. Jalan yang seharusnya aman dan lebar, kini menyempit, pandangan terhalang, dan kerap menelan korban kecelakaan.
“Kami sangat berharap dan menekan Bapak Gubernur Bengkulu untuk berkenan meninjau langsung ke lokasi, khususnya ruas penghubung Tanjung Kemuning, Lungkang Kule, sampai ke Kinal. Lihatlah sendiri kenyataannya: separuh badan jalan sudah hilang tertutup rumput dan semak, rimbunan menutupi pandangan, padahal anggaran pemeliharaan sudah pasti ada dan cair. Jika setelah ditinjau terbukti ada kelalaian berat, atau bahkan ada unsur kesengajaan sehingga dana tidak bekerja sebagaimana mestinya, kami minta segera dilakukan pemeriksaan mendetail, mendalam, dan transparan terhadap seluruh alur penggunaan anggaran di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu,” tegas Eep Kinal, Jumat berkah ini.
Ia menegaskan, kritik ini disampaikan bukan tanpa alasan, dan ditujukan demi kemajuan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Kondisi serupa banyak ditemukan di wilayah lain, namun di Kaur, khususnya jalur vital ini, dampaknya paling terasa dan sangat merugikan masyarakat luas. Jalan adalah urat nadi perekonomian, jika rusak dan tidak terawat, maka kehidupan warga pun tersendat, biaya hidup naik, dan keselamatan terancam.
“Pesan kami halus namun tegas: Bangunlah pengelolaan yang bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dana rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk hasil kerja nyata. Jika ditemukan penyimpangan, jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut, jangan ragu berikan sanksi yang berat dan tegas, hukum sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Jangan biarkan uang negara habis di atas kertas saja, sementara rakyat menanggung risiko dan kesulitan di jalanan,” tambahnya dengan nada menyentuh hati para pemangku kebijakan.
Eep Kinal mengingatkan, aturan tata kelola jalan sudah jelas: dana pemeliharaan wajib digunakan tepat sasaran, terjadwal, dan diawasi ketat. Kelalaian membiarkan jalan tertutup dan rusak bertahun-tahun, padahal anggaran tersedia, adalah bentuk pengabaian hak publik. Ia berharap perhatian Gubernur menjadi titik balik, tidak hanya untuk Kaur, tapi juga menjadi contoh bagi seluruh kabupaten/kota di Bengkulu agar pengelolaan infrastruktur lebih disiplin, jujur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengawal ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi membangun perbaikan. Kami ingin Bengkulu maju, jalan aman, ekonomi tumbuh, dan pejabat bekerja dengan integritas. Segera perbaiki, awasi, dan bertanggung jawab sebelum korban jiwa berjatuhan lebih banyak lagi. Ini seruan tulus kami dari tengah masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur maupun Dinas PUPR Provinsi Bengkulu atas desakan dan sorotan tajam ini. Masyarakat pun berharap langkah nyata segera diambil, demi keselamatan dan kelancaran hidup bersama.
(Okawa)
