Kaur || Pustakarakyat.com – Mewakili Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I, menerima kunjungan kerja resmi dari Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Manna, Hannibal, S.Sos., M.Si, di ruang kerjanya, Senin siang (04/05/2026). Pertemuan strategis ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari penguatan sinergi pembinaan warga binaan, penyelesaian masalah administrasi kependudukan, hingga usulan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kabupaten Kaur.
Dalam audiensi tersebut, Wabup didampingi langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Repian Sohedi, SKM, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Robi Antomi, S.Pi., M.Si, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kepala Rutan Hannibal dalam kesempatannya menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah awal memperkenalkan diri sebagai pejabat baru, sekaligus mempererat tali silaturahmi dan koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Kabupaten Kaur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dengan jajaran Pemkab Kaur sekaligus memperkenalkan diri. Harapannya ke depan kita dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam memaksimalkan tugas pokok dan fungsi layanan pemasyarakatan, khususnya dalam hal perawatan dan pembinaan warga binaan,” ujar Hannibal.
Ia berharap dengan adanya komunikasi yang baik ini, pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan tugas Rutan dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi dengan baik.
Sementara itu, Wakil Bupati Abdul Hamid menanggapi positif kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program, terutama yang berkaitan langsung dengan warga binaan asal Kabupaten Kaur.
Abdul Hamid menyoroti masih adanya beberapa kendala yang dihadapi warga binaan, khususnya terkait administrasi kependudukan. Mulai dari kehilangan dokumen seperti KTP, hingga data jaminan kesehatan yang tidak aktif, yang tentunya berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar mereka.
“Kami bahas bagaimana program di Rutan dapat disesuaikan dengan kondisi warga binaan, khususnya yang berasal dari Kabupaten Kaur. Ternyata masih ada yang mengalami kendala administrasi seperti KTP hilang dan data kependudukan yang tidak aktif, sehingga berdampak pada layanan jaminan kesehatan,” jelas Abdul Hamid.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui dinas terkait siap berperan aktif membantu proses penyelesaian administrasi tersebut, agar hak-hak warga binaan tetap terpenuhi dengan baik dan layak.
Selain membahas masalah teknis pembinaan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas isu strategis mengenai rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Kabupaten Kaur.
Abdul Hamid memaparkan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan fasilitas pemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Kaur telah menyiapkan lahan khusus.
“Kami juga telah menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan Lapas di Kabupaten Kaur. Ini menjadi usulan yang nantinya akan diteruskan oleh pihak Rutan kepada pimpinan di tingkat atas untuk segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab namun tetap dinamis, menghasilkan kesepahaman bersama untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi demi pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(Okawa)
