Kaur, Bengkulu || Pustakarakyat.com — Pemerintah Kabupaten Kaur terus menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari praktik maladministrasi. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui rapat persiapan menyambut Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026, yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur pada Senin (7/9/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Dr. Nasrur Rahman, S.Hut., M.Si., dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kaur. Rapat ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kaur di bawah kepemimpinan Bupati Gusril Pausi, S.Sos., M.AP. dan Wakil Bupati Abdul Hamid, S.Pd.I. dalam menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima, cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penilaian Ombudsman ini menjadi tolak ukur objektif untuk mengukur kepatuhan setiap instansi pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik, mencakup kejelasan prosedur, biaya, waktu penyelesaian, perilaku petugas, hingga kebebasan dari pungutan liar. Bagi Pemkab Kaur, penilaian ini bukan sekadar penilaian administrasi, melainkan cermin kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat persiapan tersebut, seluruh peserta menyepakati langkah-langkah pemenuhan kelengkapan dokumen, pemutakhiran informasi pelayanan, serta pengecekan kesiapan setiap OPD sesuai indikator yang ditetapkan Ombudsman. Fokus utama adalah memastikan setiap jenis pelayanan yang disediakan mudah diakses oleh masyarakat, informasinya jelas, dan bebas dari praktik pelayanan yang berbelit-belit.
Pemerintah Kabupaten Kaur bertekad menjadikan momen penilaian ini sebagai momentum perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar persiapan sesaat. Hasil penilaian nantinya akan menjadi acuan untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan di seluruh instansi daerah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin kokoh.
Kesiapan yang matang ini juga menunjukkan bahwa Pemkab Kaur tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka administrasi, melainkan pada kualitas pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Setiap upaya yang dilakukan diarahkan agar pelayanan publik semakin sederhana, cepat, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berharap persiapan yang dilakukan ini tidak hanya berhenti pada momen penilaian, melainkan menjadi budaya kerja yang terjaga setiap saat. Penilaian Ombudsman diharapkan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.
(Okawa)
