Keluh Kesah Petani Sawit Kaur, DPRD dan Dinas Terkait Belum Ada Tanggapan

- Penulis

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kaur, Bengkulu || Pustakarakyat.com – Para petani kelapa sawit di Kabupaten Kaur menyampaikan keluhan mendasar terkait kesulitan menyalurkan hasil panen ke pabrik pengolahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Pringki kepada awak media pada Sabtu (13/6/2026).

Permasalahan utama adalah antrean kendaraan pengangkut tandan buah segar yang sangat panjang, bahkan bisa berlangsung hingga tiga hari. Kondisi ini terjadi di pabrik yang berlokasi di Desa Tanjung Bulan dan Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Akibat menunggu terlalu lama, kualitas buah menurun drastis hingga banyak yang membusuk. Masalah makin berat karena penampung sering menolak membeli dengan alasan antrean padat, padahal harga jual di pasar sedang cukup baik. Petani pun harus menanggung kerugian besar, yang diperparah oleh kapasitas tampung pabrik yang terbatas sehingga tidak dapat menampung seluruh pasokan. Pringki juga menyampaikan kekhawatiran akan kemungkinan adanya praktik yang tidak wajar di lapangan.

Baca Juga :  TPU Tepi Jalan Nasional Tanjung Kemuning Tumbuh Semak Belukar: Di Pusat Kota, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Dalam konteks ini, peran DPRD Kabupaten Kaur menjadi sangat krusial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal-pasalnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah. Secara khusus, DPRD berwenang mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan demi melindungi kepentingan rakyat.

Sementara itu, peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Perindagkop) Kabupaten Kaur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan pelaksanaannya. Instansi ini bertugas mengatur, membina, dan mengawasi kelancaran arus perdagangan, menjamin ketersediaan barang, serta melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha kecil termasuk petani agar tidak dirugikan dalam proses transaksi dan penyerahan hasil produksi.

Baca Juga :  Lewat Subuh Keliling Masjid Al Muhtadin, Kapolres Kaur Tekankan Sinergi Warga Perangi Narkoba dan Jaga Kamtibmas

Pringki meminta kedua lembaga tersebut segera menjalankan kewajiban hukumnya: DPRD turun langsung meninjau lokasi dan mengawasi penyelesaian masalah, sedangkan Dinas Perindagkop mengambil langkah teknis agar arus penyerahan buah berjalan lancar dan tidak ada penolakan yang merugikan. Harapannya, solusi nyata dapat ditemukan agar hak-hak petani tetap terjaga sesuai aturan yang berlaku.

Namun hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Kabupaten Kaur maupun Kepala Dinas Perindagkop Kaur yang dihubungi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan apa pun. Sikap ini menimbulkan kesan kurangnya perhatian dan kepedulian, padahal kewajiban mereka telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

Sementara itu, tanggapan dari pihak perusahaan pengolahan sawit yang bersangkutan masih terus diupayakan oleh awak media. Kehadiran pengawasan yang tegas dan respons cepat sangat dibutuhkan agar keadilan terjaga dan kerugian yang lebih besar dapat dicegah.

(Okawa)

Berita Terkait

HUT ke-58 Bengkulu, Kabupaten Kaur Raih Penghargaan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tertinggi
Intip Rencana Umum Pengadaan 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur: Rp709 Juta Dialokasikan untuk Sarana Operasional dan Dukungan Kelembagaan
Kapolres Kaur Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Nala 2026: Edukasi dan Penegakan Hukum Demi Keselamatan Berlalu Lintas
Press Release Polres Kaur: Ungkap 9 Kasus Curanmor dan Sikat Sarang Narkoba, 9 Tersangka Diamankan
Rapat Paripurna APBD 2027 Kaur Berjalan Lancar, Ketujuh Fraksi Satu Suara — Namun 9 dari 25 Anggota DPRD Mangkir
Di Luar Gaji ASN, 40 Guru Daerah Terpencil di Kaur Terima Jaminan Penghasilan Tambahan Langsung dari Pusat
Percepat Verval KDMP: Kabupaten Kaur Catat 79 Gerai dan Pergudangan Sedang Dibangun, Sekda: Fokus Keberadaan Fisik dan Administrasi
Serah Terima Jabatan Lima Pejabat Polres Kaur, Penyegaran Organisasi demi Penguatan Pelayanan dan Kamtibmas
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:48 WIB

HUT ke-58 Bengkulu, Kabupaten Kaur Raih Penghargaan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tertinggi

Selasa, 17 November 2026 - 11:51 WIB

Intip Rencana Umum Pengadaan 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur: Rp709 Juta Dialokasikan untuk Sarana Operasional dan Dukungan Kelembagaan

Senin, 16 November 2026 - 10:31 WIB

Kapolres Kaur Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Nala 2026: Edukasi dan Penegakan Hukum Demi Keselamatan Berlalu Lintas

Jumat, 13 November 2026 - 19:25 WIB

Press Release Polres Kaur: Ungkap 9 Kasus Curanmor dan Sikat Sarang Narkoba, 9 Tersangka Diamankan

Jumat, 13 November 2026 - 11:08 WIB

Di Luar Gaji ASN, 40 Guru Daerah Terpencil di Kaur Terima Jaminan Penghasilan Tambahan Langsung dari Pusat

Berita Terbaru