Paripurna HUT Kaur Hancur oleh 7 Kursi Kosong, Ketua FKPB: Badan Kehormatan DPRD Wajib Bertindak Tertibkan Anggota yang Lupa Sejarah dan Amanah

- Penulis

Minggu, 24 Mei 2026 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kaur || Pustakarakyat.com – Di tengah gemuruh pujian dan sorotan nasional yang mengapresiasi keberhasilan luar biasa peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Kaur, mulai dari kemeriahan Festival Gurita hingga berbagai rangkaian acara yang mendunia, terselip sebuah catatan hitam yang sangat memalukan bagi dunia perpolitikan daerah. Catatan kelam ini disampaikan secara tegas, lugas, dan penuh kritik pedas oleh Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua Forum Komunitas Peduli Bengkulu (FKPB), Lekat S. Amrin, saat mengomentari pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaur yang digelar sehari sebelumnya.

Lekat S. Amrin mengungkapkan kekecewaan yang mendalam sekaligus kemarahan masyarakat karena momen paling sakral, paling resmi, dan menjadi puncak legitimasi sejarah berdirinya daerah ini ternyata berlangsung tidak lengkap dan jauh dari kesan bermartabat. Sebagaimana yang disaksikan langsung oleh publik, dari total 25 kursi wakil rakyat yang seharusnya terisi penuh mewakili aspirasi rakyat, Lekat S. Amrin menegaskan terdapat 7 kursi yang kosong melompong. Bagi Lekat S. Amrin, ketidakhadiran dalam jumlah yang cukup besar ini sama sekali tidak bisa dimaafkan, bukan sekadar masalah absen biasa atau urusan administrasi kehadiran, melainkan sebuah aib institusi, bukti nyata ketidakpedulian, dan sikap lupa diri para wakil rakyat terhadap daerah yang telah memberikan mereka kursi, kekuasaan, dan kehormatan.

Menarik benang merah sejarah perjuangan lahirnya Kabupaten Kaur, Lekat S. Amrin mengingatkan kembali dengan nada tinggi bahwa daerah ini tidak lahir secara instan atau hadiah cuma-cuma, melainkan hasil perjuangan panjang, berdarah-darah, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta kekuatan politik sejak masa reformasi. Lekat S. Amrin secara tegas menyebutkan nama besar yang menjadi ikon perjuangan itu, yaitu Syamhardi Saleh, sosok yang menjabat sebagai Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Kaur. Beliaulah yang memelopori dan memimpin perjuangan berat agar tanah kelahiran ini bisa berdiri sendiri dan melepaskan diri dari wilayah induk.

Baca Juga :  Fenomena Viral: Diduga Siswa Boarding School di Kaur Berkeliaran Siang Malam, Asrama Hanya Nama Semata?

Lekat S. Amrin menegaskan, partai-partai politik yang kini diwakili para anggota dewan saat ini, mulai dari PDIP, PAN, PPP, Demokrat, PBB, hingga NasDem, semuanya punya andil besar dan sejarah emas dalam gerakan pemekaran yang dipimpin Syamhardi Saleh itu dulu. Sangat ironis dan menyakitkan hati, tegas Lekat S. Amrin, nama-nama yang kini duduk nyaman di kursi hasil jerih payah dan perjuangan sejarah itu, justru memilih untuk tidak hadir saat daerahnya sedang merayakan hari kelahirannya sendiri di gedung dewan yang terhormat. Padahal dalam sidang kemarin, Syamhardi Saleh masih sempat hadir, menyaksikan, dan merasakan langsung kekhidmatan prosesi yang merupakan buah dari keringat dan perjuangannya di masa lalu.

Kritik pedas Lekat S. Amrin semakin tajam dan menyayat hati saat ia mengungkapkan fakta mengejutkan yang diperoleh dari sumber terpercaya. Menurut Lekat S. Amrin, ketidakhadiran tujuh orang itu bukan kebetulan, bukan karena sakit atau tugas negara, melainkan hasil dari ajakan sengaja atau tindakan boikot yang diinisiasi oleh oknum tertentu demi kepentingan politik sempit.

“Ada tangan-tangan jahat yang sengaja mendokrak rekannya untuk tidak hadir demi urusan politik kotor dan kepentingan sesaat. Ini sangat memiriskan hati rakyat. Sikap ini persis membenarkan sindiran tajam mendiang Presiden Gus Dur, yang pernah bilang anggota dewan itu seperti anak TK: kerjanya hanya bisa ngambek, merajuk, dan butuh diatur, sama sekali tidak paham apa itu tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab moral,” kritik Lekat S. Amrin dengan nada tinggi dan tegas.

Lekat S. Amrin juga menyentil keras respon para anggota dewan tersebut terhadap amanat tegas Bupati Kaur, Gusril Pausi, yang sempat menyindir dalam sidang dengan kalimat yang sangat dalam maknanya: “Ketahuilah, jika daerah ini tidak ada, maka jabatan dan kedudukan kalian di ruangan ini pun pasti tidak akan ada.” Bagi Lekat S. Amrin, kalimat menyentil yang sangat menyadarkan itu seolah hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri bagi anggota dewan yang absen, membuktikan betapa rendahnya kesadaran mereka akan arti eksistensi daerah ini yang diperjuangkan tokoh seperti Syamhardi Saleh.

Baca Juga :  Gusril Pausi Sosok Pemimpin di Hati Rakyat: Pertemuan Tak Terduga Yang Menoreh Kesan Mendalam

Puncak dari pernyataan keras Lekat S. Amrin adalah desakan tegas agar lembaga legislatif segera membersihkan rumah tangganya sendiri. Lekat S. Amrin menuntut agar hal ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja tanpa sanksi apa pun. Ia mendesak Badan Kehormatan DPRD Kaur segera turun tangan, bekerja nyata, dan bertindak tegas menertibkan anggotanya yang dinilai telah melanggar etika serta mengabaikan amanat rakyat.

“Sudah saatnya Badan Kehormatan DPRD Kaur menunjukkan gigi dan fungsinya. Jangan hanya diam dan jadi pajangan saat anggotanya berbuat aib seperti ini. Tindak tegas, panggil, dan periksa siapa saja yang sengaja memboikot paripurna sakral itu. Bahkan, saya minta nama-nama yang terlibat dalam aksi memalukan ini dilaporkan hingga ke pimpinan partai politik di tingkat pusat agar mendapat sanksi berat,” seru Lekat S. Amrin.

Menurut Lekat S. Amrin, di usia Kaur yang ke-23 ini yang seharusnya semakin dewasa dan maju, masyarakat sangat butuh wakil rakyat yang juga dewasa, beretika, dan mengutamakan sejarah serta kepentingan umum layaknya semangat yang ditunjukkan Syamhardi Saleh dan para pendiri daerah. “Jika Badan Kehormatan diam dan membiarkan ini, berarti mereka sama saja mendukung aib ini. Jangan biarkan DPRD Kaur terus dipandang lembaga yang lupa diri, arogan, dan menganggap rakyat serta sejarah perjuangan ini tidak penting. Tertibkan sekarang juga!” pungkas Lekat S. Amrin dengan nada mengancam tegas, Minggu (24/05/2026).

(Okawa).

Berita Terkait

Perjuangan Pecah Ambeyen Demi Kaur Mekar, Sisman Sidi: 7 Kursi Kosong Paripurna DPRD HUT, Bukti Mereka Tak Tahu Harga Pengorbanan
Paripurna Istimewa HUT ke-23 Kaur, Ketua DPRD: Perkuat Persatuan, Percepat Pembangunan di Tengah Efisiensi Anggaran
Dirgahayu ke-23 Kaur: “Se’ase Se’ijean Dalam Berbakti”, Bupati, Wabup dan Ketua Presidium Pemekaran Bersatu Hati Bangun Tanah Tercinta
Kasus PPA Tahun 2026 Tembus 70 Persen, Kepala UPTD PPA: Belum Ada Anggaran Sosialisasi Tahun Ini, Peran Semua Pihak Jadi Kunci Utama
Kasus PPA Kaur 2026 Tembus 70 Persen, Tokoh Masyarakat: Minta Bupati Kaur Instruksikan TAPD Anggarkan Dana Pencegahan di Perubahan APBD
Ny. Popy Tatriansi Gusril: Kelembutan Hati Seperti Bunga, Semangat TP-PKK Mengalir Indah Demi Kemajuan Kaur
Kasus Korupsi DAK Dinas Pertanian Kaur: Jaksa Tuntut 12 Terdakwa, Paling Berat 4 Tahun Penjara
Kepala Disdikbud Lisarmawan: HUT ke-23 dan Festival Gurita Tonggak Wujudkan Kaur Maju, Masyarakat Sejahtera
Berita ini 324 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 19:09 WIB

Perjuangan Pecah Ambeyen Demi Kaur Mekar, Sisman Sidi: 7 Kursi Kosong Paripurna DPRD HUT, Bukti Mereka Tak Tahu Harga Pengorbanan

Minggu, 24 Mei 2026 - 14:44 WIB

Paripurna HUT Kaur Hancur oleh 7 Kursi Kosong, Ketua FKPB: Badan Kehormatan DPRD Wajib Bertindak Tertibkan Anggota yang Lupa Sejarah dan Amanah

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:52 WIB

Paripurna Istimewa HUT ke-23 Kaur, Ketua DPRD: Perkuat Persatuan, Percepat Pembangunan di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:49 WIB

Dirgahayu ke-23 Kaur: “Se’ase Se’ijean Dalam Berbakti”, Bupati, Wabup dan Ketua Presidium Pemekaran Bersatu Hati Bangun Tanah Tercinta

Sabtu, 23 Mei 2026 - 15:23 WIB

Kasus PPA Tahun 2026 Tembus 70 Persen, Kepala UPTD PPA: Belum Ada Anggaran Sosialisasi Tahun Ini, Peran Semua Pihak Jadi Kunci Utama

Berita Terbaru